Video Animasi SPAN

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem Baru Yang Memberikan Harapan Baru

Setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita untuk memiliki sistem jaminan kesehatan yang terintegrasi akhirnya terwujud. Tanggal 1 Januari 2014, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara efektif mulai berjalan. Sistem ini pada dasarnya merupakan implementasi dari UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang memberi amanat kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan lima jaminan sosial yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. 

Sehubungan dengan amanat ini, sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dibentuk dua BPJS yaitu BPJS Kesehatan yang melaksanakan jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT. Askes (Persero) dan beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT. Jamsostek (Persero). Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan namun tetap melaksanakan program-program yang selama ini diselenggarakan oleh PT. Jamsostek (Persero) selain jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah diserahkan ke BPJS Kesehatan. Selanjutnya, paling lambat 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan akan beroperasi sepenuhnya menyelenggarakan empat program jaminan sosial. 

Terkait dengan pelaksanaan jaminan kesehatan, pada tahap awal, JKN mengintegrasikan jaminan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas, Askes, Jamsostek, dan anggota TNI/Polri yang selama ini dikelola secara terfragmentasi ke dalam satu wadah yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Selanjutnya, sesuai road map kepesertaan, diharapkan pada tahun 2019 peserta jaminan kesehatan akan mencakup seluruh penduduk Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah universal coverage. 

Bila dibandingkan secara singkat, terdapat beberapa perbedaan antara sistem jaminan kesehatan yang lama dengan sistem JKN. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut: 

Menyangkut kepesertaan, ada satu kelompok pekerja yang selama ini belum ter-cover program jaminan kesehatan yang ada tetapi dengan program JKN ini, kelompok ini akan menjadi peserta program JKN. Kelompok pekerja dimaksud adalah apa yang disebut dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). PPNPN meliputi pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Jenis Layanan 

Pada dasarnya jaminan kesehatan yang diberikan bersifat komprehensif sepanjang terdapat indikasi medis dan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai. Bahkan undang-undang SJSN mengatur bahwa urun biaya (cost sharing) pun hanya dikenakan untuk pelayanan yang menimbulkan penyalahgunaan pelayanan (moral hazard) seperti obat-obat suplemen dan pemeriksaan diagnostik. 

Secara rinci jenis layanan yang dijamin terdiri atas :

  1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup :
    • administrasi pelayanan;
    • pelayanan promotif dan preventif;
    • pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
    • tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
    • pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
    • transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
    • pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
    • rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
  2. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup :
  • administrasi pelayanan;
  • pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
  • tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
  • pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  • pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  • rehabilitasi medis;
  • pelayanan darah;
  • pelayanan kedokteran forensik klinik;
  • pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
  • perawatan inap non intensif; dan
  • perawatan inap di ruang intensif.

  3.   Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Sedangkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi :

  1. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
  2. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
  3. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja/hubungan kerja;
  4. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
  5. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
  6. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
  7. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
  8. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
  9. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
  10. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
  11. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
  12. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
  13. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
  14. perbekalan kesehatan rumah tangga;
  15. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
  16. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (preventable adverse events); dan
  17. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

Dukungan Kementerian Keuangan Terhadap Pelaksanaan JKN 

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan JKN yang tepat waktu dan dapat berjalan dengan baik, Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Anggaran telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut :

  1. Menyediakan modal awal bagi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada APBN 2013 masing-masing sebesar Rp 500 Miliar.
  2. Mengalokasikan anggaran dalam APBN 2014 sebagai berikut: 

*) PBI adalah penduduk miskin dan orang tidak mampu yang untuk pelaksanaan JKN 2014 ditetapkan berjumlah 86,4 juta jiwa.

  3.   Menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kemenhan/TNI/Polri. Alokasi ini diberikan untuk mendukung kegiatan TNI/Polri yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan seperti penyembuhan akibat kegiatan latihan atau operasi penertiban/tempur. Jumlah yang dialokasikan dalam APBN 2014 sebesar Rp 303,8 miliar untuk TNI/Kemenhan dan sebesar Rp 387,6 miliar untuk Polri.

  4.  Menyediakan anggaran untuk memperkuat supply side yang pada APBN 2014 besarnya mencapai Rp. 8.856,3 miliar. Anggaran ini digunakan untuk: Penambahan kapasitas tempat tidur kelas III, peningkatan fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas), peningkatan sarana prasarana RS Pemerintah Pusat, pengadaan dan pemenuhan gaji dan insentif tenaga kesehatan.

Meskipun sebagian regulasi sudah berhasil dituntaskan, terkait dengan penyusunan regulasi, masih ada beberapa regulasi BPJS Ketenagakerjaan seperti PP mengenai program jaminan hari tua dan pensiun yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. 

Sebagai catatan akhir, kita meyakini bahwa perbaikan suatu sistem termasuk JKN pasti memerlukan waktu. Namun, dengan dukungan aspek keuangan dan regulasi yang memadai diharapkan pelaksanaan JKN dapat berjalan dengan baik sekaligus berkelanjutan. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan apabila kehadiran sistem yang baru ini diikuti dengan tumbuhnya benih harapan yakni harapan untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih efektif dan lebih efisien.

 

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2014

Tata cara revisi anggaran tahun 2014 telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 07/PMK.02/2014 tanggal 13 Januari 2014. Dalam hal pelaksanaan revisi ini terdapat penyempurnaan/penambahan yang harus dipahami oleh satuan kerja. Penyempurnaan tersebut Antara lain:

  1. Ruang lingkup pengaturan dalam PMK tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2014 diperluas, tidak hanya mencakup revisi terkait Bagian Anggaran K/L tetapi juga mencakup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN). Sebagaimana kita ketahui alokasi angaran dalam APBN untuk BA BUN hampir mencapai 60 persen dari total dana APBN 2014. Dengan pengaturan revisi anggaran BA K/L dan BA BUN diharapkan pengaturan mengenai tata cara revisi anggaran menjadi lebih komprehensif.
  2. Terdapat tambahan jenis-jenis revisi anggaran yang baru, baik untuk revisi yang mengakibatkan perubahan pagu, revisi dalam hal pagu anggaran tetap, maupun revisi karena kesalahan administratif. Tambahan jenis revisi ini diperlukan untuk menyediakan payung hukum dalam hal revisi anggaran tersebut dibutuhkan.
  3. Perubahan pengaturan terkait batas akhir pengajuan revisi anggaran, baik untuk revisi yang bersifat reguler, revisi yang dikecualikan, dan revisi yang dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun 2014. Perubahan ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan K/L dalam melakukan revisi di tahun 2014.
  4. Tambahan pengaturan terkait revisi-revisi yang bersifat khusus, antara lain : revisi penggunaan dana Output Cadangan, revisi terkait APBN-P TA 2014, revisi otomatis, revisi dalam rangka pengesahan, pengesahan dalam rangka penyusunan LKPP 2013, dan revisi dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan tahun 2013. Tambahan beberapa pengaturan ini dimaksudkan dapat melengkapi kebutuhan payung hukum dalam menyelesaikan revisi anggaran yang memerlukan perlakukan secara khusus.
  5. Penyederhanaan persyaratan dan mekanisme revisi anggaran, baik persyaratan revisi yang pengesahannya merupakan kewenangan DJA maupun kewenangan Kanwil DJPBN. Hal ini merupakan upaya Kementerian Keuangan dalam menyederhanakan proses revisi dan persyaratan yang harus disampaikan sehingga diharapkan layanan kepada K/L dan Satker menjadi lebih cepat dan optimal.
  6. Adanya penugasan baru kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP K/L) untuk melakukan reviu atas usul revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan pagu, dan verifikasi atas tunggakan per DIPA per satker yang bernilai diatas Rp 200 juta sampai dengan Rp 2 miliar. Disamping itu penugasan kepada BPKP untuk memverifikasi tungggakan dengan nilai di atas Rp 2 miliar, dan penugasan kepada BPKP untuk mereviu dana optimalisasi yang berada di Kementerian/Lembaga.

Disamping itu dalam lampiran PMK tersebut, dilengkapi dengan beberapa lampiran yang sudah disempurnakan dan distandarkan sehingga diharapkan K/L dan Satker akan dapat mempersiapkan dokumen yang wajib disampaikan dalam format yang standar. 

Sumber: http://www.anggaran.depkeu.go.id

Rapat Koordinasi Penerimaan Premi Iuran Wajib 10% PNS Pusat Dan PNS Daerah Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Antara PT Taspen (Persero) Dan Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat

Bertempat di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan pada tanggal 7 dan 8  Februari 2014 diselenggarakan Rapat Koordinasi antara PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan mendiskusikan permasalahan yang terjadi dan pertukaran informasi serta mencarikan solusinya.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Taspen (Persero) Kantor Cabang Utama Bandung Dody Susanto yang didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Djoko Wihantoro, dimana peserta yang hadir adalah Para Pejabat dan staf Kanwil dan KPPN Lingkup Kanwil Provinsi Jawa Barat denga Para Kepala Cabang PT.Taspen (Persero) Wilayah Jawa Barat. Direncanakan kegiatan Rakor ini akan dilakukan 2 kali dalam setahun. Jika memungkinkan rapat koordinasi ini juga akan  melibatkan DPKAD dan PT.Askes minimal 1 tahun sekali.

Dalam sambutannya, Dody Susanto mengharapkan jika terjadi permasalahan hendaknya dapat segera diselesaikan tidak dengan cara formal melalui surat tetapi lebih melalui informal seperti  melalui telepon, terkait dengan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh PT Taspen sangat memerlukan bantuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Selain itu, disinggung mengenai berlakunya UU nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana salah satu poin yang berkaitan langsung dengan PT Taspen (Persero) mengenai batas usia pensiun yang diperpanjang menjadi 58 tahun.

Menanggapi hal tersebut, dalam sambutannya  Djoko Wihantoro menegaskan pentingnya koordinasi dan komunikasi. PT. Taspen diminta untuk terus menerus melakukan koordinasi dengan KPPN. Terhadap kesalahan yang terjadidalam pencantumanAkunIWP 10% 811112 yang seharusnya keAkunPenerimaan Askes  811212  PT Taspen diminta untuk membuat surat kepada KPPN .Untuk keterlambatan penyetoran IWP 10% (yang melewati tanggal 5), PT.Taspen diminta membuat surat kepada Pemda terkait dan ditembuskan kepada KPPN setempat sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No.PER-03/PB/2008 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Acara rapat koordinasi dilanjutkan dengan Rekonsiliasi IWP 10 % PNS Pusat dan PNS Daerah untuk periode Semester II Tahun 2013 dan dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara Rekonsiliasi.

Rapat Koordinasi ditutup pada pukul 17.00 dan acara diakhiri Sabtu pagi dengan melakukan senam bersama.

Liputan Rakor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, PT Askes dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka menyatukan visi dalam implementasi pembinaan kepada Pemda Provinsi Jawa Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi  antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, PT Askes dan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 November 2013 , di Hotel Green Hill Universal, Jl. Setiabudi No. 376 Lembang Bandung.

Rakor yang bertemakan “Rapat Koordinasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, PT.Askes ( Persero ) Dan Pemda  Se-wilayah Jawa Barat dalam Rangka Menyongsong BPJS   Kesehatan  1 Januari 2014”, tersebut  dihadiri oleh  seluruh Kepala KPPN  lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan  Provinsi Jawa Barat, paparan PT. Askes ( Persero ) Jawa Barat serta Sekretaris Daerah atau yang mewakili Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provisi Jawa Barat Bapak Djoko Wihantoro pada kesempatan tersebut berkenan memperkenalkan tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang baru sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 terkait peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal dan ekonomi di daerah.  Bapak Kakanwil kemudian mengajak seluruh Pemda untuk menjalin kerja sama antara lain dengan melakukan pertukaran data dan informasi  antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dengan  Pemda  sewilayah Provinsi Jawa Barat.

Guna meningkatkan kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab masing-masing,  akhirnya Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat  dengan Pihak Pemda yang hadir  berkenan menandatangani Nota Kesepakatan bersama untuk :

Galeri Kegiatan Kanwil DJPB Jabar

IMG_5842 IMG_5868 IMG_5979 IMG_6058 IMG_6125 IMG_6457 IMG_6677 IMG_5323 IMG_5368 IMG_6712 IMG_5919

Aplikasi RLAKL

Apliksi SPM

Aplikasi GPP

 

Pengunjung online saat ini

We have 5 guests and no members online

Jumlah Pengunjung

42785
TodayToday59
YesterdayYesterday64
This_WeekThis_Week404
This_MonthThis_Month1296
All_DaysAll_Days42785

  1. PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dapat dilihat disini.
  2. PMK No. 7/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014 dapat diunduh disini.
  3. PMK No. 141/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PMK No.99/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat diunduh disini.
  4. PMK No. 99/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014 dapat diunduh disini.
  5. PMK No. 72/PMK.02 Tahun 2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 dapat diunduh disini.
  6. S-7956/PB/2013 tentang Kepatuhan jam buka layanan penerimaan negara dapat dilihat disini.
  7. PMK No. 166/PMK.02/2013 tentang Perubahan ke-2 PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA. 2013 dapat diunduh disini.
  8. Perdirjen PBN No. PER-42/PB/2013 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 dapat diunduh disini.
  9. Surat ke Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan hal Tindak Lanjut Kesalahan Kode KPPN dapat diunduh disini.
  10. Format Laporan Capaian Volumen Output, dapat diunduh disini.
  11. Format Monitoring Pelaksanaan Anggaran Satker Kemenhan dapat diunduh disini.
  12. Surat Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada Satker-Satker Kemenhan dapat diunduh disini.

ANTARA News - Berita Terkini

News And Service
  • Crystal Palace berhasil menang secara meyakinkan dengan skor akhir 3-1 atas Liverpool di Stadion Selhurst Park, London, Minggu.Hasil itu menambah panjang catatan buruk yang diperoleh Liverpool, tiga kekalahan beruntun di Liga ...

  • PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, distributor resmi kendaraan Mitsubishi di Indonesia, kembali menguji kehematan konsumsi bahan bakar city car andalannya, Mitsubishi Mirage.Dalam "Mirage Eco Fun Drive II" di Jakarta, Minggu, ...

  • Eko Supriyanto, penari yang telah malang melintang di mancanegara ini menilai tarian Indonesia kini tengah mendapat sorotan di mata internasional."Kalau dulu kita masih dianggap eksotis, masih dianggap sesuatu yang unik yang ...

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround